Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Pra Bencana:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi:

  1. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
  2. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

  1. perencanaan penanggulangan bencana;
  2. pengurangan risiko bencana;
  3. pencegahan;
  4. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  5. persyaratan analisis risiko bencana;
  6. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  7. pendidikan dan pelatihan; dan
  8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi:

  1. kesiapsiagaan;
  2. peringatan dini; dan
  3. mitigasi bencana.

Tanggap Darurat:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

  1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
  2. penentuan status keadaan darurat bencana;
  3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  4. pemenuhan kebutuhan dasar;
  5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasca Bencana:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana terdiri atas:

  1. rehabilitasi; dan
  2. rekonstruksi.

Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:

  1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  4. pemulihan sosial psikologis;
  5. pelayanan kesehatan;
  6. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  7. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  9. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  10. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:

  1. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  7. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
  8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
This entry was posted in Istilah Kebencanaan and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.