Pencegahan Penanggulangan Bencana

Pencegahan bencana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

  1. perencanaan penanggulangan bencana;
  2. pengurangan risiko bencana;
  3. pencegahan;
  4. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  5. persyaratan analisis risiko bencana;
  6. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  7. pendidikan dan pelatihan; dan
  8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat juga dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

pencegahan penanggulangan bencana

Pencegahan Bencana

Pencegahan juga dilakukan melalui kegiatan:

  1. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  2. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; serta penggunaan teknologi tinggi.
  3. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
  4. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Posted in Pencegahan | Tagged , | 3,807 Comments

Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui  pengorganisasian  serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana sangat penting dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.

Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD.

Kegiatan kesiapsiagaan dapat berupa:

  1. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  2. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  3. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  4. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  5. penyiapan lokasi evakuasi;
  6. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat
  7. bencana; dan
  8. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.

Posted in Kesiapsiagaan | Tagged , | 3,226 Comments

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD adalah suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

badan penanggulangan bencana daerah

BPBD

Landasan hukum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri atas BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/ Kota. Pembentukan BPBD di daerah menurut peraturan perundangan kebencanaan harus dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah.

BPBD di kabupaten/ kota sendiri terdiri atas dua klasifikasi, yaitu BPBD klasifikasi A dan BPBD klasifikasi B. Penentuan klasifikasi BPBD ditetapkan berdasarkan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah masing-masing.

Perlu diperhatikan bahwa, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi maupun BPBD kabupaten/ kota, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta.

Dengan terbentuknya BPBD, maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/ dokumen dan data/ informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.

Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Posted in BPBD | Tagged , | 3,398 Comments